RENJA 2018

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA (RENJA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN ANGGARAN 2018

Image-19

PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH

DAN PERDAGANGAN

JL. BRIGJEN M. ISA, SH KOMPLEK PERKANTORAN PURWAHARJA TELP. (0265) 745272 KOTA BANJAR

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bajar Tahun 2018 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja tersebut juga merupakan penjabaran dari Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar periode Tahun 2014-2018 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan prioritas program dan kegiatan yang direncanakan serta pendanaannya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, diharapkan dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan menjadi pedoman acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab semua pihak terkait sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Banjar, 2017

Plt. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

dan Perdagangan Kota Banjar

SAIFUDDIN, A.Ks., M. Kes.

NIP. 19680629 198901 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………………………………. iii
DAFTAR BAGAN ……………………………………………………………………………………………………….. iv
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………….. I-1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………………… I-1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………………………………….. I-6
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………. I-8
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………………………………… I-9
BAB II EVALUASI PELAKSANAA RENJA OPD TAHUN LALU ……………………………………… II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD …………………………………………………………………………………………………………. II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD ……………………………………………………………… II-9
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ……………………….. II-14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………………………………………….. II-17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………………….. II-20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………………………….. III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………………………………………………………….. III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA …………………………………………………………………………….. III-8
3.3 Program dan Kegiatan …………………………………………………………………………………….. III-10
BAB VI PENUTUP…………………………………………………………………………………………………….. IV-1
4.1 Catatan Penting Pelaksanaan Program dan Kegiatan ……………………………….. IV-1
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan …………………………………………………………………. IV-1
4.3 Rencana Tindak Lanjut ………………………………………………………………………… IV-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi APBD Perubahan Dinas Perindustrian Perdagngan dan Koperasi Kota Banjar Tahun Anggaran 2016 II-1
Tabel 2.2 Uraian Belanja Langsung Anggaran dan Realisasi APBD Perubahan Dinas Perindustrian Perdagnagn dan Koperasi II-2
Tabel 2.3 Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaian RENSTRA SKPD s/d Tahun 2017 Kota Banjar…………………………………………………………. II-6
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi ……………………………….……………………………………………………………….. II-10
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018……………………………. II-18
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan 2018…………………… II-21
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ………………………………………………………………………………….. III-23

DAFTAR BAGAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar……………………………………………………………………………………….. I-10

BAB I

PENDAHULUAN

    1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari renstra OPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

  1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
  2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
  3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
  4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
  5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
  6. Progam/kegiatan dalam RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
  7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2018 juga berpedoman pada Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2014-2018 dan mengacu pada RKPD Kota Banjar Tahun 2018. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan PerdaganganTahun 2018 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan perioritas daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Adapun Proses penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

  1. Persiapan Penyusunan Renja OPD

Tahap persiapan dimulai dari mengolah data dan informasi dan menganalisis gambaran pelayanan OPD. Kemudian dilakukan review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD sehingga dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan diperoleh rumusan tujuan dan sasaran. Setelah tujuan dan sasaran telah diperoleh kemudian dilakukan penelaahan dari usulan –usulan kegiatan masyarakat yang menjadi prioritas.

  1. Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Renja OPD

Dari hasil penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang menjadi prioritas kemudian dilakukan sinkronisasi sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi pada masing-masing OPD yang disesuaikan dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada OPD tersebut. Sinkronisasi ini dilakukan dengan melaksanakan musrenbang tingkat desa dimana hasil musrenbang tingkat desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan musrenbang Desa. Kemudian dari tingkat desa dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan dan hasilnya di tuangkan juga dalam Berita Acara Hasil musrenbang kecamatan dan usulan-usulan masyarakat yang telah di godok sampai dengan tingkat kecamatan disempurnakan sebagai bahan rancangan Renja yang kemudian dibahas pada forum OPD tingkat Kota sehingga dihasilkan Berita Acara Hasil Kesepakatan forum OPD. Dari hasil forum OPD kemudian menjadi rancangan Renja OPD yang memuat evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian renja OPD, tujuan dan sasaran program/kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra OPD, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan. Rancangan Renja OPD ini diserahkan ke Bappeda dengan melampirkan nota dinas pengantar dari Kepala OPD.

  1. Penetapan Renja OPD

Setelah rancangan Renja disusun kemudian dilakukan penyusunan RKPD. Setelah dokumen RKPD disusun dilakukan penyesuaian terhadap rancangan akhir Renja OPD dengan melakukan verifikasi dengan OPD terkait dengan tujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja OPD sudah sesuai dengan RKPD yang telah disahkan dengan peraturan kepala daerah. Jika rancangan akhir Renja OPD sudah sesuai dengan RKPD maka Renja OPD dapat disahkan dan di tetapkan.

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD :

Copy of BAGAN  ALIR 1

Tahapan Penyusunan Renja OPD :

Copy of BAGAN ALIR 1

    1. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar tahun 2018 adalah :

  1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 ;
  13. Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
  14. Keputusan Walikota Banjar Nomor 130/Kpts 122.a-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
  15. Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor: Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2018;
  16. Keputusan Walikota Banjar Nomor: /Kpts -Bappeda/2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
  17. Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan Kota Banjar Nomor : 510/Kpts /DISKUKMP tentang Penetapan Review Renstra Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2014-2018.

Adapun landasan hukum yang menyangkut urusan Wajib dan pilihan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perindustrian:

  • UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  • Peraturan Menteri Perindustrian No : 75/M-IND/Per 17/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan;
  • Peraturan Menteri Perindustrian No : 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Pemberian izin Usaha industri izin Perluasan dan Tanda Daftar industri.

b. Bidang Perdagangan:

  • UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
  • UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan;
  • UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
  • UU RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  • PP RI No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
  • PP RI No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
  • PP RI No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
  • PERPRES RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
  • PERMENDAGRI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ke Sektor Pertanian;
  • PERMENDAGRI No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa;
  • PERMENDAGRI No. 38/M-DAG/PER/12/2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Standarisasi, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal, Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
  • PERMENDAGRI No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PERMENDAGRI No. 36M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
  • PERMENDAGRI No. 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
  • PERMENDAGRI No. 70/M-DAG/PER/8122013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

c. Bidang koperasi dan UKM:

  • UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;
  • UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Landasan hukum tersebut menjadi acuan pelaksanaan rencana kerja untuk menuangkan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengan dan Perdagangan Kota Banjar.

    1. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja (Renja) Tahun 2018Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

  1. Memberikan arah dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan dalam pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang profesional untuk pembangunan masyarakat khususnya di Kota Banjar;
  2. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
  3. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar mempunyai tujuan sebagai berikut :

  1. Tersedianya Rencana Kerja 1 tahun yang dapat digunakan sebagai acuan program dan kegiatan Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2018.
  2. Mewujudkan rencana kerja yang bermutu dan akuntabel.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen,

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

    1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OIPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

        1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
        2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
        3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
        4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
        5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
        6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
    1. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Kota Banjar, SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

    1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

  1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD,
  2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,
  3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
  4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
  5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklnuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

    1. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
  6. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  7. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  8. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadapperbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

    1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

  1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut
  2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD
  3. Sajikan dalam Tabel.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

    1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

    1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

  1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
  2. Uaraian garis-garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain :
  • Jumlah program dan jumlah kegiatan
  • Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
  • Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
  1. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
  2. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

  • Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
  • Kaidah-kaidah pelaksanaan,
  • Rencana tindaklanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama OPD dan nama serta tanda tangan kepala OPD,serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Jumlah PAGU Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar berdasarkan DPA Perubahan APBD Kota Banjar Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 7.630.641.406,10,- terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 7.100.590.738,00atau tingkat realisasi sebesar 93,05

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar pada Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan.

Rincian APBD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun Anggaran 2016, disajikan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.1Anggaran dan Realisasi APBD Perubahan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun Anggaran 2016

URAIAN Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Sisa Anggaran % Realisasi
A PENDAPATAN
1 Pendapatan Asli Daerah 1.838.029.000,- 1.484.934.818,,- 353.094.190,00,- 80,79
B BELANJA 7.630.641.406,10 7.100.590.738,00 530.050.668,10 93,05
1 Belanja Tidak Langsung 4.079.219.951,10 3.964.123.144,00 115.096.807,10 97,18
  1. Belanja Pegawai
4.079.219.951,10 3.964.123.144,00 115.096.807,10 97,18
2 Belanja Langsung 3.551.421.455,00 3.136.467.594.00 414.953.861,00 88,32
  1. Belanja Pegawai
114.600.000,00 111.750.000,00 2.850.000,00 97,51
  1. Belanja Barang dan Jasa
1.519.445.000.00 1.465.763.794,00 53.681.206,00 96,47
  1. Belanja Modal
1.917.376.455,00 1.558.953.800,00 358.422.655 81,31

Keterangan : Data Bulan Desember 2016

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar TA. 2016 adalah sebagai berikut :

  1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 5 program dan 27 kegiatan dengan total Anggaran 889.245.000,- dapat terserap sebesar Rp. 839.652.960,- atau sekitar 94,42%.
  2. Program dan kegiatan urusan Perindustrian yang membiayai 3 program dan 6 kegiatan dengan total Anggaran Rp.352.000.000,- dapat terserap sebesar Rp.351.999.800,- atau sekitar 99,99 %.
  3. Program dan kegiatan urusan Perdagangan yang membiayai 5 program dan 11 kegiatan dengan total Anggaran Rp. 2.068.176.455,- dapat terserap sebesar Rp. 1.702.834.834,- atau sekitar 82.34%.
  4. Program dan kegiatan urusan Koperasi dan UKM yang membiayai 4 program dan 9 kegiatan dengan total Anggaran Rp.242.000.000,- dapat terserap sebesar Rp. 241.980.000- atau sekitar 99,99 %.Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2016dapat dilihat berikut ini :

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi APBD Perubahan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun Anggaran 2016

No Program Pagu Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Keuangan % Capaian Fisik
1 2 3 4 5 6
1. Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran 555.745.000 515.346.760 92.73 100,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.500.000 281.479.000 96.89 100,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000 14.857.200 99.05 100,00
4. Program Peningkatan Kaasitas Sumberdaya Aparatur 10.000.000 9.970.000 99.70 100,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18.000.000 18.000.000 100.00 100,00
No Program Pagu Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) % Capaian Keuangan % Capaian Fisik
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 76.000.000 68.890.034 90.64 60,00
7. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor 20.000.000 19.480.000 97.40 100,00
8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 146.300.000 145.400.000 99.38 100,00
9. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 10.000.000 10.000.000 100.00 100,00
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 1.815.876.456 1.459.064.800 80,35 100,00
11 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 230.000.000 229.999.800 100.00 100,00
12 Program Penataan Struktur Industri 27.000.000 27.000.000 100,00 100,00
13 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 95.000.000 95.000.000 100.00 100.00
14 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 18.000.000 18.000.000 100.00 100.00
15 Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM 64.000.000 64.000.000 100,00 100,00
16 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 70.000.000 70.000.000 100,00 100,00
17 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 90.000.000 89.980.000 99,98 100,00

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk Tahun 2016 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar sebesar 92,53 % dan capaian keuangan sebesar 88,32%.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2016 ini terdapat 1kegiatan dari 1 program tidak memenuhi target kinerja (≤ 100%) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu : 1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan pada Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 17 program dan 58 kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar pada Tahun 2016 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) sebanyak 16 program dan 57 kegiatan.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2016 tidak terdapat Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan (>100%).

d. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra OPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar, implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-aktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Adapun review capaian prioritas dan target program Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar disajikan dalam bentuk matrik pada tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar s/d Tahun 2016.

TABEL 2.3

Penjelasan Tabel 2.3

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut mencakup

  1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah :
  • Program peningkatan kapasitas IPTEK system produksi pada kegiatan pelatihan proses finishing masih belum terealisasi dikarenakan pada tahun 2016 tidak terealisasi sehingga pelaksanaan yang direncanakan pada tahun 2017 realisasinya belum dapat mencapai/memenuhi target Renstra OPD.
  • Program penataan struktur industri, pada kegiatan pengadaan lahan untuk kawasan industritidak bisa terealisasi dikarenakan tidak tersedianya lahan untuk kawasan industry sehungga pelaksanaan yang direncanakan pada tahun 2017 realisasinya belum dapat mencapai/memenuhi target Renstra OPD.
  • Program peningkatan efisiensi perdagangan DN dan LN, pada kegiatan pengembangan pasar lelang daerah tidak bisa terealisasi dikarenakan Kota Banjar belum memenuhi syarat untuk mempunyai pasar lelang daerah sehingga pelaksanaan yang direncanakan pada tahun 2017 realisasinya belum dapat mencapai/memenuhi target Renstra OPD.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah

  • Kegiatan pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas
  • Kegiatan monitoring sarana produksi
  • Kegiatan pemantauan dan pengawasan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya.
  • Kegiatan pengamanan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan
  • Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Pelaksanaan program tersebut di atas yang telah sesuai dengan target dan realisasi kinerja yang direncanakan telah cukup mendukung dalam hal anggaran dan prasarana serta sarana.

  1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan adalah
  • Program pengembangan industry kecil menengah, pada kegiatan sosialisasi peraturan perindustrianyang tadinya target sebanyak 40 IMKM ternyata terealisasi sebanyak 200 orang.
  • Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif, pada kegiatan fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengahdari target sebanyak 50 sertifikat ternyata terealisasi sebanyak 70 sertifikat.
  • Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM, pada kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi/KUD dari target sebanyak 100 koperasi ternyata terealisasikan yang mengikuti pelatihan sebanyak 115 koperasi.
  • Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pada kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari target sebanyak 85 koperasi ternyata terealisasikan sebanyak 105 koperasi.

Adapun Program/kegiatan yang bersifat rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai pendukung pada tahun ketiga periode Renstra 2014 – 2018, dengan rata –rata realisasi indikator kinerja program/kegiatan sebesar 80 % atau telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, dan yang melebihi target yaitu :

  • Program pelayanan adminsitrasi perkantoran pada Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. Hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun ada pertambahan jumlah kendaraan dinas/operasinal.

    1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan Kewenangan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Untuk menjalankan Tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar mempunyai fungsi yaitu;

  • Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  • Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  • Pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 seperti yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 yaitu “Terwujudnya Dunia Usaha yang Maju, Tangguh, Berdaya Saing dan Mandiri Dalam Mendukung Perekonomian Kota Banjar”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan Organisasi yang efektif dan Efesien
  2. Meningkatkan Profesionalisme SDM Pelaku usaha;
  3. Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif;
  4. Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
  5. Memberdayakan Potensi Lokal.

Berdasarkan Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perinduatrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar,yang sekarang berubah menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, dapat dianalisis capaian kinerja melalui indikator-indikator sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar disajikan pada tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar

TABEL 2.4

Penjelasan Tabel 2.4

Indikator 1 : Pengelola Koperasi yang dilatih, indikator ini pada tahun 2016 tidak ada penargetan,
Indikator 2 : Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dilatih, di tahun 2016 ditargetkan 40 orang dan dapat tercapaian 100%,
Indikator 3 : Terciptanya Pelaku usaha UMKM yang berwawasan dan berjiwa Wirausaha pada tahun 2016 target dalam renstra sebanyak 50 UMKM, namun berhubung keterbatasan anggran baru terealisai 40 UMKM (80%).
Indikator 4 : Pelaku usaha IMKM yang dilatih, ditahun 2016 di renstra terdapat target sebanyak 60 IMKM, namun berhubung keterbatasan anggaran indikator tersebut belum dapat tercapai, dan direncanakan akan direalisasikan pada tahun berikutnya.)
Indikator 5 : Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ditahun 2016 ditargetkan 36,52% untuk indikator ini belum ada realsasi karena data belum tersdia.
Indikator 6 : Pasar sub terminal Agro,indiktor ini belum dapat terealisasi berhubung anggran belum tersedia, dan rencana akan di targetkan pada tahun berikutnya.
Indikator 7 : Rehabiliatasi Pasar Bojongkantong,indikator ini dapat tercapai 100% di tahun 2015
Indikator 8 : Terbangunnya Pasar Muktisari, dapat tercapai 100% di tahun 2016 dengan pelaksana pembangunan DKCLTH.
Indikator 9 : Terbangunnya tanah dan bangunan Res Area, Hal ini belum dapat terealisasi karena keterbatasan Anggaran.
Indikator 10 : Tersedianya fasilitas parkir di UPTD pasar hewan tercapai 100%.
Indikator 11 : Tersedianya Tanah dan bangunan UPTD Pasar Hewan belum ada realisasi karena keterbatasan Anggaran.
Indikator 12 : Meningkatnya pengawasan terhadap penggunaan Alat UTTP (Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya tercapai 50% dari target 2 kali kegiatan
Indikator 13 : Pengawasan dan pemantauan harga, distribusi bahan pokok dan barang/jasa penting lainnya,pada indikator ini tahun 2016 ditargetkan 101 kali,namun hanya tercapai 99 kali,.
Indikator 14 : Koperasi Aktif, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 46,63%, dan tercapai 63,08% sehingga capaian 135,27%. Pada indicator ini realisasi yang tercapai tinggi, hal ini disebabkan karena pada tahun ini diadakan pembenahan seluruh koperasi di Kota Banjar dan dari jumlah total semula 163 koperasi menurun menjadi 130 unit koperasi dan jumlah koperasi aktif sebanyak 82 , hal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-undang N0 25 Tahun 1992, bahwa koperasi yang pasif lebih baik di bubarkan atau di marger dengan koperasi lain,
Indikator 15 : KSP/USP yang sehat, dari seluruh KSP/USP sebanyak 130 unit di tahun 2016 ditargetkan KSP/USP yang sehat 16 unit (12,30 %) dan dapat terealisasi 21 unit (16,15%) jadi capaian kinerja 131,30%.
Indikator 16 : Usaha Mikro dan Kecil , dengan Target 98,98% dan capaian baru 98,99% dengan uarain sebagai berikut : Jumlah usaha Skala mikro target 6826 tercapai 6915 (101,30%), Jumlah usaha Skala Kecil target 776 tercapai 853( 109,92%), Jumlah usaha Skala Menengah target 79 tercapai 77 (97,46%).
Indikator 17 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB ditahun 2016 ditargetkan 12,56 % untuk indikator ini belum dapat diukur karena data belum tersdia.
Indikator 18 : Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan target 545 unitini dapat tercapai 100,86%, berbeda dengan tahun 2015, pada tahun 2016 ini terdapat kenaikan dalam penambahan jumlah industri pengolahan yaitu sebanyak 7 unit, yang semula 554 unit menjadi 561 unit, penamabahan tersebut terdiri dari industri Mikro 2 unit dan industri Menengah 5 Unit. Dengan total Investasi Rp. 89.366.679,5 Milyar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7538 orang.
Indikator 19 : Produk unggulan,belum tercapai
Indikator 20 : Fasiitasi Sarana dan Prasarana Industri, pada indicator ini ditahun 2016 ditargetkan 40% dan dapat tercapai 100,00%. Hal ini didasarkan pada perhitungan bahwa pada tahun 2016 rencana kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana industry sebanyak 3 kegiatan, dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan semuanya.
    1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan uraian-uraian capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang telah dibahas ternyata belum semuanya capaian kinerja mencapai 100%, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan. dan hambatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar secara kuantitatif dapat di uraikan sebagai berikut :

  1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, utamanya jumlah pejabat fungsional Penera,
  2. Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha Koperasi dan industri yang masih perlu ditingkatkan;
  3. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kwalitas maupun kuantitas;
  4. Sentra-sentra produksi Industri Kecil menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama;
  5. Permodalan yang di miliki pelaku usaha relatif terbatas;
  6. Sarana perdagangan seperti rest area, showroom, outlet, pasar modern, pasar tradisional ditempat -tempat stragtegis belum tertata dengan optimal;
  7. Masih terbatasnya dana untuk pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan Kemetrologian;
  8. Motivasi dan sikap mental wirausaha rendah;
  9. Masih terbatasnya pemasaran Produk KUKM;
  10. Kurangnya pengembangan usaha koperasi;
  11. Lambatnya pengelolaan dan ketersediaan data di BPS

Solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh sektor industri, perdagangan dan koperasi untuk tercapainya visi dan misi tersebut, maka perlu ditingkatkan :

    1. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Banjar dalam rangka Pemenuhan pegawai dan penyiapan tenaga fungsional baik Penera;
    2. Peningkatan Kapasitas dan kualitas aparatur Dinas dan kualitas SDM pelaku usaha industri, Perdagangan dan Koperasi agar mampu mengakses pasar dan potensi sumberdaya yang dimiliki Kota Banjar.
    3. Peningkatan Iklim usaha yang lebih kondusif di bidang industri, perdagangan dan koperasi
    4. Peningkatan Sarana prasarana dan infrastruktur yang dapat mendorong pengembangan usaha perdagangan dan jasa, seperti rest area, outlet, showroom, pasar modern dan pusat informasi dan promosi potensi yang dimiliki Kota Banjar untuk menarik investor.
    5. Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian sehingga kebutuhan alat ukur kemetrologian mulai tersedia walaupun secara bertahap.
    6. Dukungan permodalan dari lembaga keuangan dan perbankan termasuk program kredit kepada pelaku usaha.
    7. Permohonan Percepatan pendataan dan pengelolaan data ke BPS guna ketersediaan data PDRB Kota.

Berhubung Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi merupakan bagian dari Organisasi perangkat daerah yang menyokong pembangunan Kota Banjar sesuai dengan Misi kedua Kota Banjar yaitu Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), maka kinerja Dinas perindustrian Perdagangan dan Koperasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kota Banjar.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar, meliputi:

        1. Pelayanan Bidang Perindustrian :

Kualitas Sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;

Kuantitas dan kualitas Bahan baku yang masih belum memadai;

Kuantitas dan kualitas produk yang masih belum memadai sehingga daya saingnya masih belum maksimal;

Masih perlunya analisis dampak lingkungan dari kegiatan perindustrian;

Kemasan/packaging produk IKM yang belum inovatif.

        1. Pelayanan Bidang Perdagangan

Belum maksimalnya pemanfaatan Sumberdaya Alam

Belum optimalnya kemampuan SDM pelaku usaha baik dalam manajemen, organisasi, kewirausahaan, teknologi, keuangan dan pemasaran.

Belum optimalnya pemahaman produsen dan konsumen dalam hal aturan/regulasi dunia usaha.

Lemahnya jaringan pemasaran untuk penjualan produk.

Keterbatasan Jaringan kerjasama dalam berusaha

        1. Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :

Tuntutan Masyarakat terhadap produk UMKM yang berkualitas;

Persaingan yang semakin ketat menghadapi pasar bebas yang menuntut produk Kota Banjar untuk memiliki daya saing yang tinggi;

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, meliputi:

  1. Pelayanan Bidang Perindustrian
  2. Posisi strategis Kota Banjar mempermudah dalam memasarkan produk-produk unggulan lokal;
  3. Terbukanya peluang pasar yang memasuki pasar bebas;
  4. Komitmen pemerintah untuk lebih memberdayakan IKM /KUKM;
  5. Tersedianya potensi usaha.
  6. Pelayanan Bidang Perdagangan

Letak geografis Kota Banjar yang Strategis dan semakin meningkatnya minat masyarakat luar Kota Banjar untuk bertransaksi di Kota Banjar;

Adanya Perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha berupa pembinaan peningkatan SDM melalui diklat, fasilitasi peralatan, fasilitasi promosi dan sarana perdagangan;

Masih terbukanya peluang usaha dan pengembangan Usaha skala kecil dan Menengah;

Kebutuhan bahan baku yang tinggi.

  1. Pelayanan Bidang Koperasi dan UKM :
  2. Adanya program kerja dari pemerintah untuk peningkatan kapasitas /Kompetensi para pelaku usaha UMKM
  3. Adanya fasilitasi sarana/prasarana untuk perluasan pangsa pasar
  4. Pengembangan koperasi berbasis agro sebagai kelembagaan Agribisnis

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi yang perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun adalah :

  1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ;
  2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha, meliputi keahlian di bidang managemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran ;
  3. Peningkatan Iklim usaha perdagangan yang kondusif ;
  4. Peningkatan Pembinaan dan Peran serta Koperasi dan UMKM;
  5. Peningkatan daya saing dan Produk Unggulan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program/kegiatan terdapat perbedaan yaitu adanya kegiatan baru yang berkaitan dengan kemetrologian diantaranya yaitu Kegiatan Pengadaan Peralatan Kemetrologian, hal ini karena adanya kebijakan dari UU NO 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kemetrologian adalah menjadi urusan Kabupaten Kota.

Dengan demikian Review dari Rancangan awal RKPD terdapat perbedaan, ada kegiatan yang dihapus dan ada muncul kegiatan baru yang sebelumnya tidak tercantum, untuk kebutuhan dana program/kegiatan ada yang didanai dengan APBD Kota Banjar dan ada yang di usulkan ke tingkat Provinsi. Rincian dapat di lihat pada tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2018DISKUKMP Kota Bajar

TABEL 2.5

Penjelasan Tabel 2.5

Berdasarkan tabel review di atas, terdapat rumusan program dan kegiatan yang telah sesuai dengan RKPD , namun besaran pagu anggaran yang diusulkan kembali berbeda . Dalam hal pagu anggaran adanya kenaikan pagu anggaran dari rancangan awal RKPD yang telah diusulkan di Renstra, terjadi kenaikan pagu anggaran untuk hasil analisa kebutuhan, dikarenakan adanya kenaikan harga dan inflansi mata uang.

Dan terdapat usulan/proposal yang akan dialokasikan untuk bantuan Propinsi Jawa Barat atau APBD Provinsi Jawa Barat, yaitu :

Kegiatan Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri Rp 233.000.000,-

Kegiatan Pengadaan rumah kemasansebesarRp.2.000.000.000,-

Kegiatan Operasi pasar murah (OPM) kebutuhan pokok wilayah Kota Banjar sebesar Rp 1.287.500.000,-

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kemetrologian sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan sebesar Rp. 2.500.000.000,-

    1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahun 2018banyak yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari pengamatan pelaksanaan musrenbang Kota Banjar.

Kegiatan yang diusulkan khususnya saat musyawarah perencanaan pembangunan diantaranya adalah :

  • Pelatihan perkoperasian
  • Pelatihan Kewirausahaan
  • Pelatihan industry perkayuan
  • Pelatihan industry Makanan olahan
  • Permintaan Fasilitasi sarana IKM
  • Sarana dan prasarana perdagangan
  • Penataan PKL

Pada dasarnya semua kegiatan sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) dan termuat dalam renstra dinas, sehingga hal ini di harapkan dapat menjawab isu-isu dalam penyelenggaraan tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018, dapat di lihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

TABEL 2.6

Penjelasan Tabel 2.4

Berdasarkan hasil realisasi pencapaian target IKK Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2016adalah sebagai berikut :

    1. Pada kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB realisasi pencapaian kinerja tidak tercapai dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam RENSTRA tidak terealisasikan kegiatannya.
    2. Pada Indikator koperasi aktif realisasi pencapaian kinerja bisa melebihi dari target yang diharapkan karena target kegiatan-kegiatan yang mendukungnya banyak melebihi target seperti pada kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian pada rencana RENSTRA tahun ke-4 sudah mencapai 100%, dan pada kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan koperasi dari target 85 koperasi sudah terealisasi sebanyak 105 koperasi.
    3. Pada Indikator usaha mikro dan kecil sudah memenuhi target seperti halnya pada kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah sudah memenuhi target yang diharapkan.
    4. Pada Indikator kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB realisasi pencapain kinerja tidak tercapai dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam RENSTRA tidak terealisasikan kegiatannya.
    5. Pada Indikator pertumbuhan industry pengolahan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 561 industry dari target 535 industri.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Sektor Industri

a. Arah dan Kebijakan Industri Nasional

Secara nasional, sektor Industri telah menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, yang diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai basis kekuatan ekonomi dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan industri nasional di masa yang akan datang, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang didalamnya diatur mengenai pemberian fasilitas berupa insentif fiskal dan non fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengusaha industri tertentu, seperti industri prioritas tinggi, industri pionir, industri yang dibangun di daerah terpencil dan sebagainya.

Pada bidang Pengembangan Iklim Industri telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan usaha, investasi dan produksi. Beberapa langkah penting antara lain:

  1. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik.
  2. Penyusunan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM Kementerian Perindustrian tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product – OVOP) dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M.IND/PER/9/2007.
  3. Pengakomodasian usulan beberapa sektor industri (Perkapalan, Komponen Otomotif, Elektronika) untuk mendapatkan fasilitas PPh (PP No. 1 Tahun 2007 dan PP No. 62 Tahun 2008).
  4. Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha yang lebih baik yang dapat memberikan kepastian berusaha, khususnya yang terkait dengan perbaikan infrastruktur, teknologi, permodalan dan penanganan lingkungan.

Pada bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/4/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang telah disosialisasikan untuk diterapkan di Instansi Pemerintah Pusat maupun di Daerah. Pada bidang Peningkatan Kemampuan Teknologi, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan beberapa langkah penting, seperti:

  1. Penetapan hasil-hasil riset unggulan untuk IKM yang diseleksi dari hasil-hasil Litbang pada 11 Balai Besar dan 11 Balai Riset dan Standardisasi Industri;
  2. Proyek Percontohan Cocodiesel;
  3. Program Restrukturisasi Industri TPT;
  4. Bantuan Mesin/Peral atan (untuk pengelasan, alsintan, fasilitas Pusat Desain Optik, fasilitas UPT Kulit Magetan, pembuatan bahan bakar nabati dari biji jarak, pabrik Biodiesel;
  5. Bimbingan Teknis untuk pengelolaan limbah;
  6. Penghargaan Rintisan Teknologi;
  7. Penghargaan Indonesia Good Design Selection dan
  8. Pembangunan Pusat Desain Industri Perkapalan

b. Isu-isu strategis Nasional

Isu-isu nasional yang akan mempengaruhi Industri Nasional, dan telah menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2010-2014 yang terbagi menjadi Isu Nasional dan Isu Global, dengan peri ncian sebagai beri kut :

Isu Nasional

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat

2. Perluasan pasar domestik

3. Perbaikan infrastruktur

4. Peningkatan kemampuan teknologi

5. Penyebaran industri di luar Pulau Jawa

6. Pemerataan kemampuan industri

7. Nilai tambah produk industri

8. Pemastian penerapan industri berwawasan lingkungan

9. Pemanfaatan energi terbarukan

10. Penciptaan Lapangan Kerja

Isu Global

1. Pemulihan ekonomi negara-negara maju

2. Perluasan pasar non tradisional

3. Diversifikasi produk ekspor

4. Perubahan Iklim

5. Free Trade Area

c. Arah Kebijakan dan strategi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat :

“Menjadi Dinamisator Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing Tinggi Tahun 2018”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Daya saing industri Jawa Barat;
  2. Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri dan mengendalikan stabilisasi sistem distribusi, pengawasan serta pengendalian pasar dalam negeri;
  3. Meningkatkan Sumberdaya Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat.

B. Sektor Perdagangan

a. Arah dan Kebijakan Nasional di Sektor Perdagangan

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 2025 yang dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 serta bertumpu pada keseimbangan antara pembangunan perdagangan dalam negeri dan pembangunan perdagangan luar negeri. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekspor nonmigas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2010-2014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun l angkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:

  1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di fora i nternasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
  2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan antar daerah.
  4. Memantapkan nilai -nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
  5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Luar Negeri

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014, Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah “Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”.

Strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan luar negeri selama periode 2010 – 2014 adalah:

  1. Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama untuk produk-produk yang berbasis pada sumberdaya alam serta memanfaatkan teknologi tingkat menengah.
  2. Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha kecil menengah (UKM).
  3. Mengupayakan di versifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara tertentu dan mengupayakan melakukan ekspor pada Negara tujuan akhir dimana produk akan dikonsumsi.
  4. Mendorong pemanfaatan berbagai skema preferensi perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.
  5. Mendorong pengembangan ekspor wilayah perbatasan yang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
  6. Memperkuat kelembagaan perdagangan luar negeri yang mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas.

Prioritas Nasional Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri adalah “Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha,dan daya saing produk domestik”.

Strategi yang perlu dilakukan dalam periode 2010 – 2014 adalah:

  1. Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga.
  2. Meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antarpelaku usaha.
  3. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga, transparansi harga, pemanfaatan alternatif pembiayaan, dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektivitas perdagangan berjangka, system resi gudang, dan pasar lelang.
  4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa.
  5. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlindungan konsumen serta menciptakan perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang yang efisien.

c. Sektor Koperasi dan UMKM

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

Menjadi Lembaga Pemerintah yang Kredibel dan Efektif untuk Mendinamisasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas, Daya Saing dan Kemandirian”

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010 – 2014 adalah:

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional;

Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM;

Serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Barat

A. Perindustrian dan Perdagangan

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat :

“Menjadi Dinamisator Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing Tinggi Tahun 2018”

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Daya saing industri Jawa Barat;
  2. Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri dan mengendalikan stabilisasi sistem distribusi, pengawasan serta pengendalian pasar dalam negeri;
  3. Meningkatkan Sumberdaya Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat.

Untuk maencapai Visi tersebut maka dibuat kebijakan pembangunan sebagai berikut :

Kebijakan Perindustrian :

  1. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri;
  2. Peningkatan daya saing industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro , industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki);

Kebijakan Perdagangan :

  1. Peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri;
  2. Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta sistem distribusi barang yang efektif dan efisien;
  3. Penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan;
  4. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen;
  5. Peningkatan tertib usaha dan tertib ukur , takar , timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta tertib barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

B. Koperasi dan UMKM

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yaitu “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”di tunjang dengan 5 Misi :

  1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur dan KUMKM
  2. Meningkatkan Tatakelola Kelembagaan Koperasi dan KUMKM
  3. Meningkatkan Akses Pemasaran, Jaringan Usaha dan Pengembangan KUMKM
  4. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi KUMKM
  5. Mendorong Kemandirian dan Daya Saing KUMKM

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka digunakan kebijakan dianatarnya adalah sebagai berikut :

  1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM.
  2. Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.

    1. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2016, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014 – 2018.

      1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang hendak di capai dalam perencanaan strategis Dinas

Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar periode 2014-2018 yaitu :

  1. Meningkatkan Tata Laksana Perkantoran Dan SDM Yang Profesional
  2. Meningkatkan Motivasi Dan Kompetensi Para Pelaku Usaha
  3. Meningkatkan Iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif
  4. Meningkatkan Pembinaan dan Peran Koperasi dan UMKM
  5. Meningkatkan Daya Saing Produk

      1. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kota Banjar dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART-C”. Analisis SMART-C digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu spesifik (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (achievable), relevan(relevant), batas waktu (time bound) dan perbaikan berkelanjutan (continously improve)

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018 adalah :

  1. Meningkatnya Kinerja Aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

  • Tersusunnya laporan keuangan,semester,tahunan dan capaian kinerja tepat waktu;
  • Prosentase Aparatur yang mengikuti Kursus, sosialisasi, Diklat dan Bintek
  1. Meningkatnya Sumberdaya Manusia Para Pelaku Usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

  • Jumlah pengelola koperasi yang dilatih;
  • Jumlah pelaku usaha Ekport dan Import yang dilatih;
  • Terciptanya Pelaku usaha UMKM yang berwawasan dan berjiwa wirausaha;
  • Jumlah UKM/IKM yang dilatih;
  1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

  • Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
  1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
  • Terbangunnya Sub Terminal Agro
  • Rehabilitasi Pasar Bojong kantong
  • Terbangunnya Pasar Muktisari
  • Tersedianya Tanah dan Bangunan Rest area
  • Tersedianya Fasilitas parkir di UPTD Pasar Hewan
  • Tersedianya Tanah dan Bangunan UPTD Pasar Hewan
  1. Terciptanya Perlindungan Konsumen maupun Pelaku Usaha

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

  • Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)
  • Pengawasan dan Pemantauan harga, distribusi bahan pokok dan barang/jasa penting lainnya.
  1. Berkembangnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

  • Usaha Mikro dan Kecil
  • KSP/USP yang sehat
  • Koperasi Aktif
  1. Meningkatnya Pemasaran dan Daya Saing Produk Industri.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

  • Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
  • Pertumbuhan Industri Pengolahan
  • Produk Unggulan (Jenis)
  1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Industri

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

  • Fasilitasi Sarana dan Prasarana Industri

Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2014-2018, maka maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar Tahun 2016 adalah :

  1. Sebagai Pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar dalam kurun waktu satu tahun.
  2. Sebagai implementasi rencana strategis untuk pencapaian tujuan organisasi.
  3. Sebagai upaya nyata atau action plan OPD dalam mewujudkan masyarakat industri perdagangan dan Koperasi yang Maju, Tangguh berdaya saing dan mandiri dalam mendukung Perekonomian Kota Banjar.
  4. Sebagai tolok ukur terhadap keberhasilan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

    1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan Kota Banjar.

Pada Tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar merencanakan akan melaksanakan sebanyak 17 (Tujuh belas) program yang didukung oleh 62 (enam puluh tujuh) kegiatan dengan rincian yaitu : 5 (Lima) program dan 28 (Dua puluh delapan) kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 12 (dua belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan merupakan urusan Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar . Adapun rincian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

3.3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN RUTIN

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :

Tujuan program ini yaitu Terselenggranya pelayanan dan tertibnya administrasi perkantoran dengan kegiatanpokok yang akan dilaksanakan sebanyak 14 yaitu :

1). Kegiatan Jasa Surat Menyurat

Outputkegiatan ini adalah terfasilitasinya jasa surat menyurat selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar. Outcome kegiatan ini adalah terwujudnya kelancaran surat menyurat selama 1 tahun yang terdiri dari belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.

2). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Outputkegiatan ini adalah terfasilitasinya pembayaran rekening telpon, air dan listrik selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun.

3). Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Outputkegiatan ini adalah terfasilitasinya pembayaran jasa jaminan asuransi Kendaraan dinas selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar.Outcome kegiatan ini adalah terjaminnya 19unit Kendaraan Dinas/Oprasional, selama 1 tahun.

4). Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional

Outputkegiatan ini adalah pembiayaan bagi jasa pembayaran STNK dan KIR kendaraan Dinas/ Oprasional selama 1 tahun pada DISKUKMP Kota Banjar. Outcome kegiatan ini adalah terbiayainya STNK dan KIR22unit kendaraan Dinas/Oprasional Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Banjarselama 1 tahun.

5). Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Outputkegiatan ini adalah pembiayaan bagi jasa kebersihan selama 1 tahun pada DISKUKMP Kota Banjar Outcome kegiatan ini adalah terbiayainya honor bagi cleaning service Dinas dan petugas kebersihan kompleks Kantor.

6). Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Outputkegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar. Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya alat tulis kantor Dinas selama 1 tahun.

7). Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Outputkegiatan ini adalah terpenuhinya biaya untuk percetakan dan penggandaan selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah tersedianya bahan cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun yang terdiri dari belanja cetak, belanja penggandaan dan penjilidan.

8). Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Outputkegiatan ini adalah terbiayainya komponen instalasi dan penerangan kantor selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terpeliharanya penerangan bangunan kantor dan terbiayainya komponen instalasi listrik selama 1 tahun.

9). Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Outputkegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar . Outcome kegiatan ini adalah terfasilitasinya peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun.

10). Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Outputkegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan di kantor selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya informasi untuk 1 tahun, yang terdiri dari belanja iklan, belanja surat kabar dan belanja buku.

11). Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Outputkegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan kantor selama satutahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya pelayanan melalui pengadaan makanan dan minuman kegiatan kantor yang terdiri dari makanan dan minuman untuk rapat dan makanan dan minuman untuk tamu.

12). Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Outputkegiatan ini adalah tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya kordinasi antar intasi ke tingkat pertikal yang lebih atas.

13). Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran.

Outputkegiatan ini adalah pembiayaan bagi jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 20 orang .

Outcome kegiatan ini adalah Lancarnya administarsai dan teknis di kantor selama 1 tahun.

14). Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Outputkegiatan ini adalah terbiayainya biaya perjalanan dinas kedalam daerah selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

    1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan – kegiatan dan indikator kinerja yang termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :

1). Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Outputkegiatan ini adalah Tersedianya 2 Jenis Kendaraan dinas/operasional kantor pada DISKUKMP Kota Banjar.

Outcome kegiatan ini adalah lancarnya mobilitas dan operasional kantor pada DISKUKMP Kota Banjar.

2). Kegiatan Pengadaan Auning

Outputkegiatan ini adalah Tersedianya Auning di sekitar bangunan kantor pada DISKUKMP Kota Banjar.

Outcome kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas farkir kendaraan pada Dinas DISKUKMP Kota Banjar.

3). Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Outputkegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor pada DISKUKMP Kota Banjar.

Outcome kegiatan ini adalah lancarnya operasional kantor pada DISKUKMP Kota Banjar.

4). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Outputkegiatan ini adalah terpeliharanya dan terawatnya gedung kantor pada DISKUKMP Kota Banjar.

Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya estetika keindahan Gedung kantor DISKUKMPKota Banjar.

5). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Outputkegiatan ini adalah terbiayainya pemeliharaan kendaraan Dinas selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar.

Outcome kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan 22 unit kendaraan dinas, yang terdiri dari belanja pengadaan suku cadang dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.

6). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeuleur

Outputkegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan mebeleur selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan meubeler kantor

7). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Outputkegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan peralatan kerja selama satu tahun pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terpenuhinya sarana alat perkantoran yang layak/memadai, yang terdiri dari belanja pemeliharaan komputer.

    1. Program Peningkatan disiplin Aparatur

1). Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Outputkegiatan ini adalah tersedianya 1 paket pakaian Dinas untuk pegawai PNS dan Non PNS pada DISKUKMP Kota Banjar. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur pada DISKUKMP Kota Banjar

    1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1). Kegiatan Bintek/Workshof/kursus/latihan/seminar/sosialisasi

Outputkegiatan ini adalah Jumlah SDM paratur padaDISKUKMP Kota Banjar yang menikuti Bintek/Workshof/kursus/latihan/seminar/ sosialisasi

Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya SDM aparatur.

    1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan dan indikator kinerja yang termasuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi :

1). Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output kegiatan ini adalah tersedianya data dokumen pelaporan akhir tahun anggaran 2016 pada DISKUKMP Kota Banjar. Outcome kegiatan ini adalah terfasilitasinya evaluasi dan pelaporan tahun anggaran 2017.

2). Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Output kegiatan ini adalah tersedianya data pelaporan keuangan semesteran tahun anggaran 2018 pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaporan keuangan semesteran tahun anggaran 2018.

3). Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output kegiatan ini adalah tersedianya data pelaporan keuangan akhir tahun anggaran 2018 pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terfasilitasinya pelaporan keuangan akhir tahun tahun anggaran 2018.

4). Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Output kegiatan ini adalah tersedianya data dokumenRencana Kerja Anggaran Perubahan 2018 dan Rencana Kerja Murni 2019 pada DISKUKMP Kota Banjar

Outcome kegiatan ini adalah terfasilitasinya penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan 2017 dan Rencana Kerja Murni 2018.

3.3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB/PILIHAN

  1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Hasil (Outcome): Tumbuhnya Industri Pengolahan

Indikator kinerja :

    • Pertumbuhan Industri Pengolahan
    • Kontribusi sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Kegiatan:

  1. Pameran produk unggulan IKM.

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya Promosi Produk IKM Kota Banjar di tingkat regional.

Kelompok sasaran: Para Pengusaha IKM

  1. Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri.

Indikator Keluaran (Output): Terbinanya Indutri Kecil Menengah produk pangan

Kelompok sasaran : Industri Kecil dan Menengah komoditi Gula Merah dan Pangan lainnya

  1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi

Hasil (Outcome): Meningkatnya Kapasitas Iptek sistem produksi IKM

Indikator kinerja:

    • Meningkatnya Kapasitas Iptek Sitem Produksi IKM
    • Tercantumnya Kandungan uji pangan pada produk IKM

Kegiatan :

  1. Pengembangan kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas

Indikator Keluaran : Tercantumnya Kandungan uji pangan pada produk IKM makanan olahan

Kelompok sasaran : IKM pengolahan pangan.

  1. Pengembangan sitem inovasi teknologi, industry,fasilitasi GMP(Good Manufacturing Practices)

Indikator Keluaran (Output) : Terlatihnya IKM pengolahan Pangan

Kelompok sasaran : IKM pengolahan Pangan

  1. Pelatihan Proses Finishing

Indikator Keluaran (Output) : Terlatihnya Industri Perkayuan

Kelompok Sasaran : Industri Perkayuan

  1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Hasil (Outcome) : Meningkatnya cakupan fasilitasi sarana produksi Industri Pengolahan.

Indikator Sasaran :Pelaksanaan Fasilitasi sarana Produksi, Kegiatan :

  1. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri /fasilitasi alat/sarana prodksi IKM

Indikator Keluaran (Output) : Terfasilitasinya Alat /sarana produksi bagi IKM

Kelompok sasaran : IKM

  1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Indikator Keluaran (Output) : – Terlaksananya Diversifikasi Produk IMKM

Kelompok Sasaran : IKM produk olahan

  1. Pelatihan Desain Kemasan IMKM

Indikator Keluaran(Output) : Terciptanya desain kemasan

Kelompok Sasaran : Pelaku usaha IMKM

  1. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur

Indikator Keluaran(Output) : Terfasilitasinya Pengujian keamanan pangan pada produk olahan

Kelompok Sasaran : Pelaku usaha IMKM

e). Pengadaan Rumah Kemasan

Indikator Keluaran(Output) : Terfasilitasinya Kemasan Produk IMKM Kota Banjar

Kelompok Sasaran : Pelaku usaha IMKM

  1. Program Penataan Struktur Industri

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya Pembentukan Asosiasi IKM dan pengadaan lahan untuk Kawasan Industri.

Indikator :

    • Terbentuknya Asosiasi IKM
    • Lahan untuk kawasan Industri

Kegiatan :

a). Penataan Kelembagaan Usaha Sejenis.

Indikator Keluaran (Output) : Terbentuknya kelompok/asosiasi IKM.

Kelompok Sasaran :IMKM .

b). Pengadaan lahan untuk Kawasan Industri

Indikator Keluaran (Output) : tersedianya lahan untuk kawasan industri.

Kelompok Sasaran : Masyarakat umum dan IKM

  1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DN/LN

Hasil (Outcome): Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB.

Indikator : Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB.

Kegiatan :

  1. Kelancaran Distribusi Produk Dalam Negeri, Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk/Fasilitasi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya Fasilitasi Promosi melalui Pameran Tingkat Regional, Nasional ataupun Internasional.

Kelompok Sasaran : Para Pedagang, IKM dan KUKM

  1. Peningkatan Jaringan Informasi Perdagangan

Indikator Keluaran (Output): Terpromosikannya Produk-produk dan Potensi IKM/UKM Kota Banjar Secara On Line

Kelompok Sasaran : Pelaku UMKM

  1. Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya fasilitasi Pasar Lelang Daerah bagi pelaku usaha agro

Kelompok sasaran : Para Pelaku Usaha Agro

  1. Peningkatan Pengawasan distribusi barang dan jasa

Indikator Keluaran (Output): Terawasinya distribusi Barang dan Jasa

Kelompok sasaran : Para Pedagang

  1. Monitoring dan Evaluasi

Indikator Keluaran (Output): Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi perizinan

Kelompok sasaran :Pemohon Izin buka Usaha

  1. Penyempurnaan Perangkat peraturan, kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya dokumen regulasi kebijakan dan pelaksanaan Operasional

Kelompok sasaran :Pemangku Kebijakan

  1. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pedagang kaki Lima dan asongan Indikator Kinerja :

  • Terfasilitasinya sarana dan prasarana tempat usaha para pedagang kaki lima (kuliner) dan asongan;

Kegiatan :

  1. Pembinaan Organisasi/Kelompok Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Indikator Keluaran (Output): Terbentuknya Organisasi/Kelompok Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Kelompok Sasaran : Para Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan asongan.

  1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

Kelompok Sasaran : Para Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan asongan.

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Hasil (Outcome): Terwujudnya sarana dan prasarana usaha dan perdagangan yang layak dan memadai.

Indikator Kinerja :

  • Pasar Sub terminal Agro
  • Rehabilitasi Pasar Bojongkantong
  • Terbangunnya Pasar Muktisari
  • Tersedianya rest Area

Kegiatan :

  1. Pengadaan sarana dan Prasarana Kemeterologian

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasiya sarana dan prasarana Kemetrologian di Kota Banjar

Kelompok Sasaran : aparatur dan sarana kemeterologian

  1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja :

  • Terawasinya distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya
  • Pengawasan alat UTTP.

Kegiatan :

  1. Pemantauan dan Pengawasan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya

Indikator Keluaran (Output); Terlaksananya Pemantauan Pengawasan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya.

Kelompok Sasaran : Para Pedagang barang/jasa

  1. Peningkatan dan Pengawasan terhadap Penggunaan Alat UTTP

Indikator Keluaran (Output):Terawasinya Penggunaan Alat UTTP

Kelompok Sasaran : Pedagang/Pengguna alat UTTP

  1. Pembentukan dan fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Indikator Keluaran (Output):Terbentuk dan terfasilitasinya 1 BPSK di Kota Banjar

Kelompok Sasaran :Aparatur dan kasus sengketa Konsumen

  1. Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait/Asosiasi/ lembaga/Badan skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen.

Indikator Keluaran (Output): Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait/Asosiasi/lembaga/Badan skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen .

Kelompok Sasaran : instansi terkait/Asosiasi/lembaga/Badan skala daerah

g). Fasilitasi Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang stategis lainnya melalui Media Elektronik/Cetak.

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya Fasilitas untuk Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan barang strategis lainnya melalui Media Elektronik/Cetak.

Kelompok Sasaran : Masyarakat umum.

h). Penyuluhan Tentang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen

Indikator Keluaran (Output): Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen

Kelompok Sasaran :Pengguna alat UTTP dan Perlengkapannya dan masyarakat Umum/konsumen

i). Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP dan Perlengkapannya

Indikator Keluaran (Output): Jumlah alat UTTP dan perlengakapannya yang di tera/tera ulang

Kelompok Sasaran :Pengguna alat UTTP dan Perlengkapannya

j). Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) Wilayah Kota Banjar

Indikator Keluaran (Output): Terfasilitasinya OPM di Kota Banjar

Kelompok Sasaran : Masyarakat umum.

  1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Hasil (Outcome): meningkatnya Koperasi Aktif

Indikator kinerja:

    • Prosentase Koperasi Aktif

Kegiatan

  1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya penilaian pemeringkatan klasifikasi Koperasi

Kelompok Sasaran : Koperasi Se-Kota Banjar

b). Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha Koperasi

Indikator Keluaran (Output) : Terciptanya kelembagaan koperasi yang moderKelompok sasaran : Koperasi se-Kota Banjar

  1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Hasil (Outcome): meningkatnya Usaha Mikro Kecil

Indikator kinerja:

    • Jumlah Usaha Skala Mikro
    • Jumlah Usaha Skala Kecil
    • Jumlah Usaha Skala Menengah

Kegiatan

  1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM

Kelompok Sasaran : UMKM dan Wira Usaha Baru

  1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Indikator Keluaran (Output) : terfasilitasinya Kemitraan antar Usaha UMKM baik Lokal, Regional maupun Nasional

Kelompok Sasaran :Pelaku UMKM

  1. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Indikator Keluaran (Output) :Terselenggaranya monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompeitif UKM

Kelompok Sasaran : UMKM

  1. Pelatihan Teknis Subtantif

Indikator Keluaran (Output) :Terselenggaranya Pelatihan Teknis Subtantif di Wilayah binaan P2WKSS

Kelompok Sasaran :UMK di Wilayah Binaan P2WKSS

  1. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

Hasil (Outcome): Terfasilitasinya sertifikasi Kesehatan dan Halal untuk Produk UMKM

Indikator kinerja:

    • Sertifikat PIRT dan Halal bagi UMKM

Kegiatan

  1. Penyuluhan kesehatan dan sertifikasi kesehatan bagi UMKM

Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya penyuluhan kesehatan dan sertifikasi kesehatan bagi UMKM (PIRT dan Halal)

Kelompok Sasaran : UMKM

  1. Pendataan UMKM

Indikator Keluaran (Output): Tersedianya Dokumen data UMKM Kta Banjar yang akurat

Kelompok Sasaran : UMKM

  1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Hasil (Outcome): Terpenuhinya pendukung usaha bagi UMKM

Indikator kinerja:Tersedianya system pendukung usaha bagi UMKM

Kegiatan :

a) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya Promosi Produk unggulan KUMKM Kota Banjar baik Lokal maupun regional

Kelompok Sasaran : KUMKM

  1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Indikator Keluaran (Output) : Tersosialisasikannya informasi program dukungan penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM

Kelompok Sasaran : UMKM

Sesuai dengan hal diatas,dapat disimpulkan bahwa jumlah program sebanyak 17 program dengan jumlah kegiatan 72 yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan total pagu indikatif urusan wajib/pilihan sebesar Rp. 640.308.000.000- dan Untuk program dan kegiatan urusan rutin sekitar Rp. 2.516.638.000, –

Program dan kegiatan pada Tahun 2018 disajikan pada tabel 3.1 Rumusan rencana program dan kegiatan DISKUKMP dan prakiraan maju tahun 2019.

TABEL 3.1

Penjelasan Tabel 3.1

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan, bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan akan melaksanakan 15 program termasuk program rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat sebagai pendukung program di Bidang – bidang dan dengan 73 kegiatan dengan seluruhpagu anggaran Rp 15.641.388.000,- sudah termasuk pagu usulan untuk Bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 6.185.723.000,- dan pagu usulan untuk DAK sebesar Rp. 1.000.000.000,-.Hal ini diharapkan untuk usulan pada tahun 2018 dapat terlaksana.

BAB IV

PENUTUP

4.1. CatatanPentingTentangPelaksanaan Program danKegiatan

DalamPelaksanaandanpenyusunansertapenetapanberbagai program dankegiatan Pembangunan ditujukanuntukmeningkatkankualitasperencanaandanprodukperencanaan yang diukurberdasarkansasaran-sasaranpembangunan yang tertuangdalamReview RencanaStrategisDinasKoperasi Usaha Kecil Menengahdan Perdagangan Kota Banjar Tahun 2014-2018. Program danKegiatanuntukmencapaisasaran-sasaranpembangunanyang tertuangdalamRencanaKerjaDISKUKMP Kota Banjar Tahun 2018 harusmenerapkanprinsip-prisipefesiensi, efektivitas, transparansidanakuntabilitas.

Gunamemperolehoptimalisasipencapaianhasil,pada program /kegiatan yang dilaksanakan di DISKUKMPbaikdalamkerangkaregulasi,maupunmensyaratkanketerpaduandansinkronisasiantarkegiatandalamsatu program maupunkegiatanantar program,dalamsatuinstansidanantarinstansi, dengantetapmemperhatikantugaspokokdanfungsi yang melekatpadamasing – masingOrganisasiPerangkatDaerah (OPD) sertapembagianurusanantarapemerintahpusat, provinsi, dankabupaten/kotasesuaidenganperaturan – perundangundangan yang berlaku.

Untukmemperolehketerpaduandansinkronisasi di dalampelaksanaan program/ kegiatan yang telahdirencanakan, harusmelalui proses musyawarahantarpelakupembangunanmelaluitahapan Forum SatuanKerjaPerangkat Daerah dibawahlingkupBadanPerencanaan Pembangunan Daerah, agar program / kegiatanmenjaditerintegrasibaikantarkegiatan, program maupunsektor.

Dalampelaksanaannya, adabeberapakegiatan yang tidakdapat di biayaioleh APBD Kota Banjar danakandiajukanke APBD Provinsi, diantaranyauntukPengadaanPeralatankemeterologian,saranaprasarana PKL, Pendataan UMKM dankegiatan yang lainnya.

4.2. KaidahKaidahPelaksanaan

SehubungandenganituterbitnyaPermendagri 54 tahun 2010, makaditetapkankaidahkaidahpelaksanaanpenyusunanRencanaKerjaDISKUKMP Kota Banjar Tahun 2018sebagaiberikut:

  1. Di dalampenyusunanRenjaDISKUKMP Kota Banjar Tahun 2017sangatmemerlukanwaktu yang cukuppanjang, dikarenakanharusmenyesuaikandenganPermendagriNomor 54 tahun 2010 tentangpelaksanaanperaturanpemerintahNomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, danevaluasipelaksanaanRencana Pembangunan Daerah.
  2. RencanaKerjaDISKUKMP Kota Banjar Tahun 2018dalamupayasinkronisasidanSinergitaspelaksanaansetiap program dankegiatanbaik yang bersumberdari APBD Kota, APBD ProvinsiJawa Barat maupunyang bersumberdari APBN, harusmemperhatikan / mempedomanidokumen- dokumenperencanaan yang adadiatasnyadiantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota BanjardanRenstraDinasPerindustrianPerdagangandanKoperasi Kota Banjar.

    1. RencanaTindakLanjut
  3. Perlupeningkatankapasitas SDM aparaturperencanaanuntukmelaksanakantugasperencanaan yang semakinkomplek, Upaya yang harusditempuhdapatmelaluipendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar sertakegiatanlainnya yang menunjangpeningkatankinerjaaparaturperencanaan.
  4. Dalamrangkasinergitasperencanaanharuslebihintensif di dalammelaksanakankoordinasidengan OPDlain, agar proses pembangunan yang dilaksanakanberdayagunadanberhasilguna.
  5. Meningkatkanperansertamasyarakat, baikdalam proses perencanaanmaupunpenganggaran, sehinggatransparansiakanlebihterwujud.
  6. Dalammenetapkandokumenperencanaanharustepatwaktusesuaidenganamanatperaturanperundangan yang berlaku, halinidapatdilaksanakanapabilakitamengacujadwal yang telahditetapkan.

Banjar, 2017

Plt. KepalaDinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar

SAIFUDDIN A. Ks., M. Kes

NIP. 19680629 198901 1 002