TUPOKSI

FacebookTwitterGoogle+LineWhatsAppShare

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, terdiri dari :

KEPALA DINAS

  1. Kedudukan : Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan kewenangan daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan Walikota.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada angka 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  3. perencanaan program dinas;
  4. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas;
  5. pelimpahan tugas-tugas kepada bawahan;
  6. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga non pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
  7. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.

SEKRETARIAT

  1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  2. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian kesekretariatan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi internal dinas.
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 2, Sekretaris mempunyai fungsi :
    • penyusunan Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) meliputi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas;
    • penyusunan petunjuk teknis perencanaan yang meliputi program, anggaran dan sistem informasi bidang Koperasi dan Usaha Kecil,Menengah dan Perdagangan;
    • penyusunan petunjuk teknis bidang Koperasi dan Usaha Kecil,Menengah dan Perdagangan;
    • penyusunan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan urusan umum yang meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
    • penyusunan petunjuk teknis tentang urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, fasilitasi ganti rugi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
    • melaksanakan kegiatan-kegiatan kesekretariatan lainnya;
    • melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
    • melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
    • penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
    • Melaksanakan dan meng evaluasi Standar Oprasional prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) yang telah ditetapkan.

 

BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

  1. Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  2. Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan program kegiatan dibidang Koprasi, usaha mikro kecil dan menengah.
  3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 2 ,bidang koprasi,usaha mikro kecil dan menengah mempunyai fungsi:
  • Pengkoordinasian dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koprasi,
  • Pengkoordiniran perumusan kebijakan oprasional dibidang fasilitasi dan simpan pinjam.
  • Pengkoordinasian dan menyelenggarakan pelayanan bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam.
  • Pelaksanaan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha mikro;
  • Pelaksanaan verifikasi dan koordinasi bahan kebijakan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
  • Pengkoordinasian pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
  • Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
  • Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
  • Peningkatan kerjasama pemasaran baik yang berskala lokal maupun nasional;
  • Peningkatan akses permodalan dan akses pasar bagi koperasi;
  • Pengkoordinasian pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam atau unit simapanan pinjam;
  • Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpanan pinjam atau unit simpanan pinjam yang akurat;
  • Pelaksanaan verifikasi data bahan perumusan kebijakan operasional dibidang fasilitasi dan simpan pinjam;
  • Peksanaan penciptaan iklim usaha simpanan pinjam yang sehat melalui pernilaian kesehatan koperasi;
  • Pelaksanaan bimbingan teknis akuntansi usaha simpan pinjam;
  • Pengkoordiniran pelaksanaan pernilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpanan Pinjam (USP) ;
  • Pengkoordiniran penyiapan data kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit pinjam;
  • Pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koprasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
  • Pengkoordiniran pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  • Pengkoordiniran perluasan akses pembiayaan bagi koperasi;
  • Pelaksanaan revitalisasi Pasar Rakyat dan usaha yang dikelola koperasi;
  • Fasilitasi bimbingan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
  • Mengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
  • Pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pameran dalam dan luar negri;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
  • Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dan orientasi peningkatan skala usaha jadi usaha kecil;

 

BIDANG PERDAGANGAN

  1. Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdaganan dalam melaksanakan program kegiatan dibidang Perdagangan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  • Pelaksanaan verifikasi dan memberikan rekomendasi dan/ penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kota yang telah di tetapkan sebagai instansi penerbitaan SKA);
  • Pemberian rekomendasi dan/ penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbitan SKA);
  • Pemberian rekomendasi dan/ penerbitaan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
  • Pemimpin pelaksanan pelaksanaan pengawasan dstribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  • Pengkoordinasian pemeriksaan fasilitas penyimpanan yang memenuhi sarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan Sosialisasi SOP terkait layanan penertiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : 1) penerimaan waralaba dari waralaba dalam negri ; 2) penerima waralaba lanjutan waralaba dari waralaba dalam negri ; dan 3) penerima waralaba lain;
  • Pemimpin penyusunan standar dan operasional prosedur bagi pelayan penertiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW) untuk: 1) penerimaan waralaba dari waralaba dari negri; 2) penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negri; dan 3) penerima waralaba;
  • Pelaksanaan verifikasi dokumen penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : 1) penerimaan waralaba dari waralaba dalam penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negri;
  • Pengkoordinasian Sosialisasi SOP terkaitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
  • Penyusunan standar operasional prosedur tanda daftar gudang,dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang(SKPB);
  • Pelaksanaan verifikasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Pentimpanan Barang (SKPB);
  • Pengkordinasian Sosialisasi SOP layanan penerbitaan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
  • Pengkordinasian Sosialisasi NSPK terkait penerbitaan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
  • Penyusunan standar operasional prosedur bagi penerbitaan izin pengelolan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
  • Pelaksanaan verifikasi Layanan penerbitan ijin pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
  • Pengkordinasian bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
  • Pelaksanaan Bimbingan dan fasilitasi pengembangan perdagangan dalam dan luar Negri;
  • Pelaksana kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta seta lembaga/ asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan perdagangan;
  • Pelaksanaan verfikasi bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa
  • Pengkoordinasian pembinaan, bimbingan dan pengarahan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
  • Pelaksanaan evaluasi kegiatan tera, tera ulang dan pengawasan
  • Pelaksanaan verifikasi kebijakan pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan;
  • Pelaksanaan promosikan kegiatan tera, tera ulang dan pengawasan;
  • Pemipinan pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang dan pengawasan;
  • Pengkordinasian kegiatan tera, tera ulang dan pengawasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan program/ kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar.
  • Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar serta melaksanakan pembinaan di bidang pengelolan pasar, penataan penertibaan dan kebersihan pasar serta pemungutan pasar retribusi pasar.
  • pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan pasar di bidang penagihan/ penerimaan retribusi, keamanan dan ketertiban pasar, kebersihan di dalam pasar dan sarana fisik pasar.
  • pengkoordiniran pelaksanaan pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam skala daerah provinsi (lintas daerah kota) serta negara tujuan ekspor;
  • pengkoordiniran penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah di Kota Banjar;
  • pengkoordiniran pelaksanaan pemberian informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain;
  • pengkoordinasian pelatihan bagi para calon eksportir;
  • pengkoordiniran pelaksanaan pameran dagang lokal bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di Kota Banjar;
  • pengkoordiniran pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat di Kota Banjar;
  • pengkoordiniran pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kota);
  • Pelaksanaan verifikasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan syarana distribusi perdagangan;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan;
  • Pemimpin pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola disrtibusi perdagangan;
  • Memimpin pengawasan terhadap kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan;
  • Pengkoordinasian dengan pihak terkait untuk menjamin ketersedian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kota Banjar;
  • Pemberiaan rekomendasi pemecahan masalah terkait ketersedian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kota Banjar
  • Memimpin pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota Banjar;
  • Pengkoordinasian pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi melalui sistem aplikasi;
  • Pemimpin pelaksanaan pemberian informasi ketersedian stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota Banjar;
  • Pemimpin pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok;
  • Pengkoordinasian pengawasan pupuk pestisida tingkat daerah kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
  • Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan di bidang tugasnya;
  • Pelaksanaan tugas lain yang di perintahkan pimpinan.

 

BIDANG PERINDUSTRIAN

  1. Bidang perindustrian dipimpin oleh kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas
  1. Bidang perindustrian mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan dalam melaksanakan dan merencanakan urusan Bidang Perindustrian
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud angka 2, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
  • Koordinasi bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengwasan mutu, diverifikasi produk dsn inovasi teknologi
  • Koordinasi bimbingan teknis pembinaan dan penengembangan sarana usha dan produksi dibidang industri
  • Pelaksanaan verifikasi petunjuk bimbingan teknis, pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri
  • Pengkoordinasian dan memimpin perumusan kebijakan
  • Pengkoordinasian penyenglenggaraan penyampaian laporan informasi industri untuk:-izin usaha industri (IUI) kecil dan izin perluasan izin usaha industri (IUI) menengah dan izin perluasannya; dan izin usaha kawasan industri(IUKI) dan izin perluaan kawsan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota berbasis sistem online kedinas provinsi
  • Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang tata cara penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan indusrti (IPKI) yang lokasinya di Kota Banjar
  • Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Kota Banjar
  • Penyiapan Rancangan peraturan daerah tentang tata cara penerbitan izin peluasan usaha industri (IPUI) bagi industri menengah
  • Pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan izin usaha industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan izin usha industi atau (IUI) kecil dan izin usaha industri (IUI) menengah
  • Pengkoordinasain pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah
  • Pengkoordinasian penjaminan ketersedian infrastruktur industri
  • Pelaksanaan fasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembiayaan industri
  • Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri
  • Pengkoordinasian pengembangan, peningkatan pengawasan dan pengoptimalan bermanfaat teknologi industri di Kota Banjar
  • Pengkoordinasian jaminan ketersedian penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di Kota Banjar
  • Pengkoordinasian pembangunan sumber daya manusia industri
  • Pengkoordinasiaan pengembangaan perwilayah industri
  • Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dibidang industri dibidang Non-Agro
  • Penyiapan analisis iklim usaha peningkatan dan kerjasama dunia usaha dibidang industri Non-Agro
  • Penyiapan pembinaan dan evaluasi kegiatan dibidang industri non agro
  • Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang industri non agro
  • Penyiapan petunjukan bimbingan teknis pedoman pembinaan kegiatan uaha dibidang industri Non-Agro
  • Penyiapan perumusan kebijakan dibidang industri non agro
  • Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dibidang agro
  • Penyiapan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dunia usaha dibidang industri agro
  • Penyiapan pembinaan dan evaluasi kegiatan dibidang industri agro
  • Penyiapam bimbingan teknis peningkatan hasil mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diverifikasi produk dan inofasi teknologi
  • Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang industri agro
  • Penyiapan petunjukan bimbingan teknis pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri Non Agro
  • Penyiapan perumusan kebijakan , dibidang industri non-agro
  • Penyiapan petunjuk bimbingan teknis pedoman pembinaan kegiatan dibidang perindustrian agro
  • Penyiapan perumusan kebijakan dibidang industri agro
  • Pengkoordinasian penyusunan pembangunan industri di Kota Banjar
  • Evaluasi pembinaan dan evaluasi kegiatan dibidang industri
  • Pelaksanaan verifikasi analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dibidang industri
  • Evaluasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dibidang industri